PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum semua bukti-bukti baik bukti surat-surat ataupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan ini;

3. Menytakan Surat Perintah Penyidikan yang dibuat oleh Termohon yang menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP sehubungan dengan laporan Polisi Nomor : LP/35/III/2015/KALSEL/RES HST tanggal 24 Maret 2015 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penetapan aqou tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat hukum/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan atas perkara yang melibatkan Pemohon;

8. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDAIR :

APABILA HAKIM PRAPERADILAN BERPENDAPAT LAIN, maka dalam Peradilan yang baik Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)